Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bertemu Ketua Umum NasDem Surya Paloh saat buka puasa bersama di NasDem Tower, pekan lalu. Saat itu, Airlangga mengungkap kedekatan dengan Paloh.

Namun, menurut Ace, belum ada pembicaraan yang mengarahkan dukungan partai berlambang beringin ini kepada Anies sebagai bakal calon presiden di Pemilu 2024.

“Arah ke sana belum ada ya mungkin komunikasi masih tidak ada yang salah kan komunikasi seperti itu,” kata Ace di DPR, Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Dia juga membantah ada wacana Airlangga dipasangkan dengan Anies sebagai calon wakil presiden. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini menegaskan hasil Musyawarah Nasional Golkar menetapkan Airlangga sebagai calon presiden.

“Enggak, enggak ada kita tetep pak Airlangga sebagai capres,” tegas Ace.

Dia menilai komunikasi antara Airlangga dan Paloh adalah hal yang biasa. Apalagi Paloh merupakan alumni Golkar yang sudah cukup senior.

“Ini kan komunikasi politik yang biasa. Pak Airlangga kan dekat dengan Pak Surya Paloh, Pak Surya Paloh kan senior. sebelumnya beliau adalah ketua dewan penasihat Golkar. Jadi wajar ada komunikasi,” ujar Ace.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyempatkan berbincang berdua usai buka puasa bersama di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (24/3). Airlangga terlihat meninggalkan lokasi sekitar 08.20 WIB.

“Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIB, Perubahan, jadi kerumitannya ada di situ. Nah, jika nanti berkoalisi atau Koalisi Besar itu bukannya lebih rumit lagi? Ini yang kami pikirkan,” kata Jazilul pada wartawan, Senin (3/4/2023).

Apalagi, kata Jazilul, semua koalisi tersebut belum menentukan capres-cawapres.

“Dari realitas yang ada, faktanya tiap-tiap koalisi yang ada ini, belum mampu untuk memutuskan siapa calon presiden dan wakil presidennya,” kata dia.

Ia mencontohkan bagaimana koalisi yang berisi dua parpol saja kesulitan menentukan capres, apalagi bila ada lima parpol.

“Pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres, dengan koalisi yang besar itu pakai ukuran dan standar apa memutuskannya? Orang kami berdua saja kesulitan memutuskan apalagi berlima,” kata dia.

Jazilul menilai wacana Koalisi besar baru pada tingkat elit, belum pada akar rumput.

“Karena, kami juga belum mengonfirmasi kepada cabang kami, DPW kami, dan juga para kiai dan ulama, apakah setuju dengan format seperti itu gitu,” pungkasnya.

“Ada satu kandidat yang unik, yaitu Andika Perkasa, yang bukan merupakan politisi, namun kami yakin bahwa kami bukan satu-satunya kelompok yang sudah melihat gayanya yang alami dan bukan sekedar propaganda politik sangat tegas menunjukkan sisi kemanusiaan dalam setiap tindakan maupun keputusan strategis yang pernah diambilnya ketika masih menjabat sebagai pimpinan nasional. Tidak memusuhi ras dan agama melainkan memuliakan manusia, keluarga, dan institusi sosial serta berkomitmen menegakkan keadilan berdasarkan konstitusi,” kata Hendrawan dalam keterangan pers diterima, Sabtu (1/4/2023).

Ia menilai, Andika adalah seorang pria yang berpegang teguh pada prinsip dengan panggilan untuk mengabdi kepada masyarakat, dengan keberanian dan tak kenali lelah mampu mengakomodasi dinamika dan kekuatan politik yang mengancam menimbulkan kekerasan.

“Andika Perkasa mengemban amanat selama 35 tahun mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai prajurit TNI yang berusaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata dia.

Kegiatan ini dilakukan di Kampung Manglayang, Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kota Cimahi, Jawa Barat, pada Minggu (2/4/2023).

Dalam kegiatan ini Relawan Puan menggelar lomba adzan dan hafalan surat pendek.Selain itu, Relawan Puan juga memberikan bantuan tunai dan bingkisan kepada anak yatim yang hadir.

Selain itu, Relawan Puan juga menggelar acara doa dan buka puasa bersama dengan warga di Kecamatan Cimahi Utara.

Ketua Relawan Puan Kota Cimahi Salsabila Kurnia berharap, kegiatan yang digelar bersama anak-anak yatim piatu tersebut dapat memberikan keberkahan.

Dirinya juga berharap, anak-anak tersebut akan bermanfaat bagi terutama bagi agama dan bangsa.

“Alhamdullilah, tahun ini kami masih bisa diberikan nikmat untuk merayakan Ramadhan. Jadi, kami ingin merayakan Ramadhan ini dengan adik-adik yatim. Doa kami, semoga kelak adik-adik ini bisa tumbuh jadi anak yang saleh-saleha, yang berbakti pada agama dan bangsa,” kata dia.

“Kalau mau dewasa, ya sebaiknya jangan di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Kalau saya pribadi menganggap, Pak Jokowi husnul khotimah saja, dua periode ini,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa, (4/4/2023).

“Dan siapkan agar nanti 2024 akan ada kontestasi yang fair, yang adil, yang sehat, kontestasi karya, gagasan, yang tidak perlu cawe-cawe, ngatur-ngatur, nanti yang menang siapa. Biarkan rakyat yang menentukan,” sambungnya.

Lebih lanjut, dia menilai, pembentukan koalisi besar lebih tepat jika dilakukan pada putaran kedua Pilpres 2024. Sebab, menurutnya, koalisi saat ini sudah ideal untuk mengusung masing-masing capres-cawapres.

“Paling baik kalau menurut saya, nanti koalisi besarnya di putaran kedua, gitu loh. Kan lebih bagus, lebih elegan. Kalau sekarang, berani saja, setiap partai atau setiap koalisi, karena kan sebenarnya agak ideal nih. KIB sendiri, KKIR sendiri, KKP, Perubahan untuk Persatuan sendiri,” ujarnya.

Dia menyebut, jika adanya koalisi besar berpotensi hanya akan ada dua pasangan calon di Pilpres 2024. Sehingga, menyebabkan perpecahan seperti di 2019 lalu.

“Nah nanti tinggal PDIP kan sudah punya golden ticket, mau sendiri boleh, mau gabung salah satu dari tiga boleh, tapi kalau ada upaya untuk cuma dua, buat saya tidak sehat. Kalau cuma dua pasang, jalan yang dicoba diwujudukan itu kita tidak belajar dari 2014 dan 2019,” papar dia.

“Kita ingin naik kelas kok. Boleh dua, tapi nanti ketika putaran kedua saja. Itu jauh lebih soft,” tambah Mardani.

“Apakah ini koalisi akan dilebur atau tidak nanti tergantung ketum-ketum partai,” kata Jazilul pada wartawan, Senin (3/4/2022).

Meski demikian, pihaknya mengaku setuju penggabungan kolisi dengan syarat Cak Imin menjadi capresnya.

“Setuju saja koalisi besar asal Pak Muhaimin presidennya. Ya karena itu yang menjadi tugas kami sebagai Waketum, bappilu pkb, kalau itu diterima, ayok, dibicarakan, itu lebih baik,” kata dia.

Menurut Jazilul sebelum terbentuk koalisi besar, pasti ada kesepakatan bersama agar masing-masing parpol bisa menaikkan elektablitas.

“Karena apa? Karena masing-masing partai saya yakin, punya motif dan punya keinginan untuk menjaga elektoralnya di pemilu 2024, sekaligus menempatkan kadernya di pasangan calon presiden dan calon wakil presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jazilul menyatakan wacana koalisi besar di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak mungkin terwujud.

Apalagi, kataJazilul, saat ini telah terbentuk beberapa koalisi kecil. 

“Enggak mungkin kelihatannya sih kalau lihat dari hasil survei, dalam realita koalisi-koalisi yang ada,” ucap Jazilul di kompleks parlemen Senayan, Jumat (31/3/2023).

Menurut Jazilul, masyarakat lebih senang jika pilpres diikuti lebih banyak kontestan, daripada hanya dua paslon. Sebabc banyaknya pslon membuat lebih banyak tim atau masyarakat yang ikut terlibat.

Jazilul menyebut justru para elite parpol yang ingin hanya ada dua poros koalisi atau paslon.

“Kalau lebih sedikit itu keinginan elite, maunya dua itu elite tuh. Kalau rakyat, empat bagus, karena apa? Mau pesta. Karena apa? Semua mau terlibat partisipasi. Kalau ada empat capres, koalisi berarti kan ada empat tim sukses tuh, semua terlibat,” kata Jazilul.

Masyarakat terus mengecam kader PDI Perjuangan (PDIP) tersebut lantaran mereka yang bersuara lantang menentang kehadiran Timnas Israel bertanding di Piala Dunia U-20.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dr. Phil Sukri, menilai isu kehadiran timnas Israel akan menjadi pro dan kontra di masyarakat. Isu penolakan timnas Israel ini jika tidak disikapi secara bijak oleh Ganjar dan PDIP, maka akan memberikan dampak yang kurang baik bagi mereka. Apalagi jika isu ini digiring kepada ketidaksukaan ke Ganjar dan PDIP.

“Memang sikap politik luar negeri Indonesia menentang penjajahan Israel ke Palestina. Namun, jika pasca pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 isunya terus dipergunakan untuk mendiskreditkan Ganjar dan PDI Perjuangan, maka dampaknya akan sangat tak menguntungkan bagi mereka. Terlebih lagi tahun 2024 merupakan tahun pemilu. Saya masih heran kenapa penolakan kehadiran Timnas Israel ini tidak dilakukan oleh PKS dan ormas Islam lainnya yang selama ini sangat keras menentang penjajahan Zionis ke Palestina,” ucap Sukri.

Sukri menduga PKS dan ormas Islam sudah mengetahui isu kehadiran timnas Israel ini akan dijadikan sarana untuk meningkatkan elektroral Ganjar dan PDIP di pemilu 2024.

Jika PKS dan ormas Islam mendukung pernyataan Ganjar dan PDIP, otomatis mereka akan mengupgrade Gubernur Jawa Tengah dan parpolnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

Dalam kerangka kebijakan politik mereka setuju penolakan timnas Israel. Namun karena ada efek mendongkrak elektroral Ganjar dan PDIP, maka PKS dan ormas Islam yang biasa menentang pendudukan Israel di Palestina engan bersuara lantang.

Mereka tahu persis isu penolakan timnas Israel ini menguntungkan Ganjar dan PDIP. Sehingga mereka menghindari membesarkan nama Ganjar dan PDIP.Sikap Ganjar dan PDIP yang ingin membebaskan dunia dari penjajahan dinilai Sukri tak konsisten.

Seharusnya sikap mereka sama untuk menolak kehadiran negara yang menindas bangsa lain. Termasuk menolak kehadiran timnas Cina dan Myanmar untuk bermain di Indonesia.

Sebab Cina melakukan penjajahan terhadap Mongolia dan Taiwan. Sedangkan Myanmar menindas etnis Rohingya di negaranya.

Qodari menyatakan, prosentase tersebut mengacu pada jumlah penggemar sepak bola Indonesia bisa mencapai 60 persen hingga 70 persen dari total penduduk Indonesia.

“Namun, untuk angka pasti berapa persen selisih elektabilitas Ganjar Pranowo, dia mengatakan harus menunggu hasil rilis dari lembaga survei,” ujarnya Senin 3 April 2023.

Selain kekecewaan dari para penggemar sepak bola, Qodari memprediksi elektabilitas Ganjar akan merosot karena dianggap sebagai antitesa dari Presiden Joko Widodo. Suara dukungan kepada Ganjar, katanya, diyakini berasal dari Presiden Jokowi. Namun, ketika dinilai berlawanan, suara tersebut akan lari.

“Dalam konteks piala dunia, Ganjar posisinya diametral bertentangan dengan Jokowi. Istilah saya itu ya antitesis. Jadi, Ganjar telah menjadi antitesis Jokowi,” jelasnya.

Dia juga menilai basis dukungan terhadap Ganjar masih belum sekuat dukungan terhadap Presiden Jokowi.

“Sebetulnya, basis pemilihnya Ganjar itu sangat voletile (tidak stabil), sangat cair, rapuh, sangat tergantung juga penilaian mereka seberapa jauh Ganjar itu harmoni selaras dengan Pak Jokowi,” ujar Qodari.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyatakan, Jokowi adalah sosok yang memiliki sopan santun dan memiliki etika politik. 

“Presiden punya sopan santun dan etika politik yang luar biasa,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/4/2023).

Said menyatakan PDIP sangat paham dan memiliki rekam jejak Jokowi. “Kami yang punya rekam jejak Pak Presiden Jokowi luar biasa, itu tidak mungkin dilakukan oleh Pak jokowi, baik secara pribadi, personal maupun selaku presiden,” kata Said.

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) mengadakan silaturahmi di Kantor DPP PAN, pada akhir pekan kemarin. Menariknya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir pada acara tersebut.

Menanggapi hal itu, Analis politik Arifki Chaniago menyatakan kehadiran Jokowi pada kegiatan menjadi sinyal bahwa Jokowi serius terhadap calon penggantinya sebagai presiden.

“Tidak dipungkiri, pertemuan terkait berpotensi menjadi agenda penggabungan dua koalisi, KIB dan KKIR”, ujar Arifki seperti dikutip Selasa (4/4/2023).

Namun yang menjadi perhatian, Jokowi yang notabene adalah petugas partai dari PDIP tidak membawa satu pun kadernya. Artinya, pertemuan kemarin hanya dihadiri oleh 5 partai saja, yaitu Gerindra, PKB, PAN, Golkar dan PPP.

“Ini menarik perhatian, dengan tidak hadirnya PDIP dan partai anggota koalisi perubahan dan persatuan (NasDem, PKS, Demokrat). Agenda pertemuan ini bisa saja ada koalisi yang terbentuk, dimana Jokowi yang menjadi King Makernya,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini.

Arifki melanjutkan, jika PDIP dan Koalisi perubahan tidak hadir, maka kemungkinan 3 poros bakal terbentuk di Pilpres 2024. Sebab, Koalisi Perubahan yang juga renggang akhir-akhir ini bakal sulit berkoalisi dengan PDIP. Selain itu, bergabungnya PDIP dengan koalisi besar gabungan KIB dan KKIR juga tampak mustahil dikarenakan adanya tarik menarik dua orang King Maker, yakni Jokowi dan Megawati.

“Ditambah dengan sulitnya membangun komitmen dalam menentukan posisi capres dan cawapres. Artinya, Surya Paloh, Megawati, dan Jokowi bakal menjadi King Maker di Pilpres 2024 jika ketiga tokoh ini tidak menemukan kesepakatan. Sinyal ini mungkin saja didukung dengan adanya perbedaan capres Megawati dan Jokowi”, Arifki menutup.